Inflasi Sumbar Nomor 2 Tertinggi di Indonesia, Dekan FE dan Bisnis Unand :  Jangan Cabut Subsidi

PADANG – Inflasi di Sumbar pada Juli 2022 tercatat 8,01%. Angka ini jauh lebih tinggi dari nasional yang hanya 4,94%.

Dekan FE dan Bisnis Unand, Efa Yonnedi, mengatakan, inflasi ini harus dikendalikan. Perlu intervensi pemerintah untuk mengendalikan inflasi.

“Saya memberi saran yang tidak populer. Jangan cabut subsidi,” ujar Efa dalam dialog khusus di Padang, Senin (29/8/2022).

Ia mengatakan pasca pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat belum benar-benar pulih. Masih banyak tekanan di ekonomi masyarakat.

“Dalam jangka pendek, APBN atau APBD sebaiknya digunakan untuk mengendalikan inflasi ini,” ujarnya.

APBN atau APBD, sebutnya, memiliki 3 fungsi. Salah satu fungsinya adalah menstabilisasi perekonomian. Fungsi ini dilakukan pemerintah dengan kebijakan.
Kebijakan tersebut adalah subsidi pemerintah. Tanpa intervensi pemerintah, ia khawatif inflasi akan semakin tinggi.

Jangan cabut subsidi BBM Efa juga berharap pemerintah tak mencabut subsidi BBM. Jika ini terjadi, dampak buruk terhadap ekonomi masyarakat jauh lebih dalam.

Masyarakat belum benar-benar pulih dari Covid-19. Jika subsidi BBM dicabut, efeknya akan kemana-mana. Dampaknya, inflasi bukannya terkendali, tapi malah akan lebih tinggi.

Sebab, bisa dipastikan, jika subsidi BBM dicabut, semua harga pokok akan naik. Resikonya, kalau inflasi tinggi, suku bunga akan meningkat.

“Akses UMKM terhadap kredit akan terhambat. Dan jelas, dunia usaha akan tumbuh negatif,” ujarnya.

Efa melihat juga dari sisi pemerintah yang mengatakan subsidi dicabut karena tekanan terhadap APBN. APBN akan semakin besar defisitnya.

Tapi, banyak cara lain yang bisa dilakukan. “Saya mengusulkan tunda dulu belanja-belanja pemerintah yang tidak penting,” ujarnya.

Pemerintah perlu juga melakukan review terhadap belanja negara yang tidak dirasakan manfaatnya. Dana desa Pemerintah punya program dana desa yang menyasar warga di tingkat paling rendah. Tapi, Efa melihat dana desa perlu diperbaiki tata kelolanya berdasarkan penerapan good governance.

Unand sebutnya memiliki penelitian terhadap dana desa. Terlihat bahwa belum tampak manfaat langsung dana desa ke ekonomi masyarakat.

Ia menyarankan dana desa perlu matang dari sisi perencanaan. Harus dianggarkan berdasarkan kebutuhan dan memberikan multiplayer effect.

“Artinya, prinsip dana desa harus efektif dan ekonomis,” ujarnya. Pada akhirnya, tujuan dana desa adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di desa itu. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!