Inflasi Sumbar Nomor 2 Tertinggi di Indonesia, Dekan FE dan Bisnis Unand :  Jangan Cabut Subsidi

- Redaksi

Selasa, 30 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PADANG – Inflasi di Sumbar pada Juli 2022 tercatat 8,01%. Angka ini jauh lebih tinggi dari nasional yang hanya 4,94%.

Dekan FE dan Bisnis Unand, Efa Yonnedi, mengatakan, inflasi ini harus dikendalikan. Perlu intervensi pemerintah untuk mengendalikan inflasi.

“Saya memberi saran yang tidak populer. Jangan cabut subsidi,” ujar Efa dalam dialog khusus di Padang, Senin (29/8/2022).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengatakan pasca pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat belum benar-benar pulih. Masih banyak tekanan di ekonomi masyarakat.

“Dalam jangka pendek, APBN atau APBD sebaiknya digunakan untuk mengendalikan inflasi ini,” ujarnya.

APBN atau APBD, sebutnya, memiliki 3 fungsi. Salah satu fungsinya adalah menstabilisasi perekonomian. Fungsi ini dilakukan pemerintah dengan kebijakan.
Kebijakan tersebut adalah subsidi pemerintah. Tanpa intervensi pemerintah, ia khawatif inflasi akan semakin tinggi.

Baca Juga :  Kapolres Nias Datangi Kembali Kediaman Baziduhu Waruwu, Beri Bantuan Renovasi Rumah

Jangan cabut subsidi BBM Efa juga berharap pemerintah tak mencabut subsidi BBM. Jika ini terjadi, dampak buruk terhadap ekonomi masyarakat jauh lebih dalam.

Masyarakat belum benar-benar pulih dari Covid-19. Jika subsidi BBM dicabut, efeknya akan kemana-mana. Dampaknya, inflasi bukannya terkendali, tapi malah akan lebih tinggi.

Sebab, bisa dipastikan, jika subsidi BBM dicabut, semua harga pokok akan naik. Resikonya, kalau inflasi tinggi, suku bunga akan meningkat.

“Akses UMKM terhadap kredit akan terhambat. Dan jelas, dunia usaha akan tumbuh negatif,” ujarnya.

Efa melihat juga dari sisi pemerintah yang mengatakan subsidi dicabut karena tekanan terhadap APBN. APBN akan semakin besar defisitnya.

Tapi, banyak cara lain yang bisa dilakukan. “Saya mengusulkan tunda dulu belanja-belanja pemerintah yang tidak penting,” ujarnya.

Baca Juga :  Penyedia Alat Berat Tiongkok Liugong Resmikan Pusat Layanan Purna Jual

Pemerintah perlu juga melakukan review terhadap belanja negara yang tidak dirasakan manfaatnya. Dana desa Pemerintah punya program dana desa yang menyasar warga di tingkat paling rendah. Tapi, Efa melihat dana desa perlu diperbaiki tata kelolanya berdasarkan penerapan good governance.

Unand sebutnya memiliki penelitian terhadap dana desa. Terlihat bahwa belum tampak manfaat langsung dana desa ke ekonomi masyarakat.

Ia menyarankan dana desa perlu matang dari sisi perencanaan. Harus dianggarkan berdasarkan kebutuhan dan memberikan multiplayer effect.

“Artinya, prinsip dana desa harus efektif dan ekonomis,” ujarnya. Pada akhirnya, tujuan dana desa adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di desa itu. (*)

Berita Terkait

[LIVE] Pembacaan Maulid Al-Habsyi, Tahlil & Doa Haul Abah Guru Sekumpul Tahun 2025
159 Rest Area Tersebar di Kalsel untuk Menjamu Jemaah Haul Guru Sekumpul ke-20 Tahun 2025
Sekitar 6 Juta Jemaah Datangi Haul Guru Sekumpul ke-20 Tahun 2025
[LIVE] Pantauan CCTV Haul Abah Guru Sekumpul ke-20 Tahun 2025
Review Lengkap Newsindonesia, Pilihan Tepat untuk Backlink Berkualitas
4 Macam Linux Yang Bisa Dicoba Pengguna
4 Cara Unduh Video Pinterest
4 Kegunaan Kamera Ultrawide Pada Gadget
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 5 Januari 2025 - 20:17 WIB

[LIVE] Pembacaan Maulid Al-Habsyi, Tahlil & Doa Haul Abah Guru Sekumpul Tahun 2025

Minggu, 5 Januari 2025 - 18:41 WIB

159 Rest Area Tersebar di Kalsel untuk Menjamu Jemaah Haul Guru Sekumpul ke-20 Tahun 2025

Minggu, 5 Januari 2025 - 10:09 WIB

Sekitar 6 Juta Jemaah Datangi Haul Guru Sekumpul ke-20 Tahun 2025

Minggu, 5 Januari 2025 - 07:57 WIB

[LIVE] Pantauan CCTV Haul Abah Guru Sekumpul ke-20 Tahun 2025

Sabtu, 4 Mei 2024 - 05:57 WIB

4 Macam Linux Yang Bisa Dicoba Pengguna

Berita Terbaru