Kebingungan melanda kubu NasDem karena sebelumnya presiden Joko Widodo mengajak Surya Paloh untuk berdiskusi mengenai Koalisi Prabowo-Gibran.
Seperti diketahui, Nasdem mengusung Anies-Cak Imin menjadi presiden yang dimana pasangan nomor urut satu ini kalah dengan perolehan suara hanya 25.12%.
Tujuan presiden Jokowi mengundang Surya Paloh pada Minggu (18/2) memicu spekulasi tentang koalisi maju. Seperti diketahui bahwa Surya Paloh adalah ketua umum Nasdem, dan Presiden Joko Widodo adalah “jembatan”bagi urusan partai-partai dalam pertemuan bersifat tertutup tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, menyampaikan pendapatnya bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjadi “magnet besar” bagi Nasdem.
Menurutnya, pertemuan yang dibarengi makan malam tersebut membicarakan sejumlah isu mengenai politik.
Mulai dari keinginan untuk mengembalikan “rasa konsolidasi” yang dulu pernah ada bahwa mengingat pada Pemilu 2014 dan 2019 partai Nasdem menjadi penyokong Jokowi, dan upaya mengajak Nasdem “kembali menjadi bagian pemerintahan”.
“Karena Nasdem ini bagian dari Pemilu 2014-2019 di dalam pemerintahan, dia punya rekam jejak bersama Presiden Jokowi ketika menjadi capres untuk pertama kalinya,” ujar Silvanus Alvin dilansir dari laman BBC News Indonesia, Rabu (13/3).
Ia menduga, pembicaraan keduanya sudah mengarah pada penjajakan koalisi dengan kubu Prabowo-Gibran. Apalagi Presiden Jokowi menyebut dirinya sebagai jembatan untuk urusan politik.
“Penjinakan kepada Surya Paloh bahwa sekarang Prabowo-Gibran sudah menang, tidak perlu lagi keras-keras dan terima kekalahan.”
“Atau pertemuan itu sebagai bagian dari upaya melakukan cooling down dinamika politik yang sedang tinggi terutama di kubu Anies-Muhaimin yang sangat menentang hasil quick count. Untuk mengajak Surya bergabung dengan koalisinya.”
Apalagi saat ini politik masih menganggap masalah hak angket yang menjadi polemik.
Saat ini PPP dan Nasdem menjadi target utama Jokowi dalam pembentukan koalisi setelah Demokrat yang berhasil dilantik.
Demokrat jelas dengan lantang menolak hak angket, sementara Nasdem masih dibayang-bayangi oleh PKB dan PKS.
Apalagi melihat Surya Paloh seperti setengah hati mendorong hak angket untuk dipercepat, tidak seperti PDI dan PKB.
Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago:
“Pernyataan dari Waketum Partai NasDem Pak Ahmad Ali itu sudah mengindikasikan bahwa Partai NasDem masih setengah hati mengusung hak angket, seperti tidak niat,” katanya kepada suaranesia.com, Rabu (13/3).
Apalagi bila Jokowi menjanjikan jabatan kursi menteri dan DPR, kemungkinan Nasdem akan berubah haluan. Akankah ini terjadi?
