Kondisi rakyat dan bangsa Indonesia saat ini pasca didera pandemi covid-19 selama 2,5 tahun sejak maret 2020 yang akibatkan terpuruknya daya beli dan ekonomi rakyat (64,5 juta UMKM) berada pada titik ambang lelah dan jenuh (public fatique) akibat adanya berbagai kenyataan, korupsi dimana-mana (OTT KPK Rektor UNILA red.), Kasus Brutalisme Pembunuhan Ferdy Sambo – Yosua, serta berbagai kasus lainnya, serta ditambah beban kenaikan harga BBM Subsidi sebesar 30% (Pertalit dari Rp. 7.650 menjadi Rp. 10.000 dan Solar dari Rp 5.150 menjadi Rp. 6.800) per 3 September 2022 yang makin menggerus daya beli dan ekonomi rakyat, memperlambat roda ekonomi rakyat (UMKM) dan pemulihan ekonomi nasional, yang dapat melonjakkan inflasi ekonomi Indonesia dari 5% ke 8-10%, inflasi pangan dari 11% ke 15-16%, dan meluruhkan pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,44% menjadi dibawah 5%, dimana tatkala dibiarkan bisa terjadi public distrust sebagai ancaman serius akan terjadinya krisis ekonomi dan krisis sosial yang ujung dan akhirnya sulit dikendalikan. Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tidak ingin Krisis di Negara Srilangka terjadi di Indonesia.
Berlandaskan hal tersebut di atas, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) bersama segenap Pimpinan Organisasi Usaha dan Ekonomi Rakyat, Badan/Lembaga Bantuan Hukum, Perlindungan Konsumen/Produsen, dan media massa sepakat untuk melayangkan Surat Kepada Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo dengan substansi dasar: “BBM Subsidi Naik Gerus Ekonomi dan Daya Beli Rakyat Lonjakkan Inflasi dan Ancaman Krisis Ekonomi dan Sosial”.
Untuk maksud tersebut, dengan penuh rasa hormat dan rendah hati disampaikan kepada Presiden Jokowi untuk:
1. Mendesak Presiden Jokowi menertibkan lembaga negara yg diduga dikendalikan oleh mafia ekonomi yang menyebabkan keterpurukan ekonomi ralyat dan bangsa Indonesia.
2. Mendesak presiden Membentuk Tim Khusus (Timsus) Mafia Ekonomi untuk menanggulangi segala dampak ekonomi, sosial dan politik guna mencegah terjadinya krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi dan krisis sosial politik yang lebih luas.
3. Mendesak Presiden Jokowi batalkan kenaikan harga BBM Subsidi (Pertalit dan Solar) karena menggerus daya beli dan ekonomi rakyat.
Disampaikan Ketua Umum KERIS (Komite Ekonomi Rakyat Indonesia) dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed didampingi Ketua Umum APPSINDO (Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), Drs H Hasan Basri, SH. MH. Ketua Umum HIPWIN (Himpunan Pedagang Warteg Indonesia) Rojikin Manggala, Ketua Umum Aliansi Jaringan Masyarakat Indonesia, DR. Douglas Pasaribu, Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafriel Baraqbah SH MH, Waketum APKLI, Eri Moch Roffi, Ketua Umum AP3MC (Asosiasi Pedagang Pasar Perantau Minang Chaniago) H Dedi Hartono, Ketua DPP IKAMA (Ikatan Masyarakat Madura) H Acmad Fauzi yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Sate dan Soto Madura, Yoktan Hondo, Wasekjen HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), Elis Fina Anggreini, Komunitas UMKM Naik Kelas dan jajaran DPP KERIS dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 7/9/2022.(red)
