Direktur PT Musafir Internasional Indonesia Dilaporkan Ke Polda Jatim Soal Haji Furoda Tahun 2022

Suaranesia.com, Surabaya,- Salah satu korban jama’ah calon haji furoda tahun 2022 yang tidak diberangkatkan ke tanah suci Mekkah Saudi Arabia telah membuat laporan polisi di SPKT Polda Jawa Timur dengan laporan polisi nomor : TBL/B/530.01/IX/2022/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 28 September 2022.

Dalam laporan polisi itu yang menjadi Pelapor adalah Ach. Supyadi, SH , MH., salah satu korban yang mendaftarkan ibunya sebagai jama’ah calon haji furoda di PT. Musafir Internasional Indonesia, sementara yang dilaporkan adalah Sri Jayanti Alqadri selaku Direktur PT Musafir Internasional Indonesia atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Supyadi yang juga berprofesi sebagai advokat alias pengacara juga menjelaskan jika dirinya melaporkan Sri Jayanti Alqadri selaku Direktur PT Musafir Internasional Indonesia karena terdapat indikasi penipuan atas kegagalan keberangkatan calon jama’ah haji furoda tahun 2022 yang terabaikan dan ditelantarkan oleh perusahaan, selain itu PT Musafir Internasional Indonesia juga tidak bertanggung jawab dan sampai sekarang diduga kuat masih menggelapkan keuangan para jama’ah karena terhadap keuangan yang sudah dibayarkan sampai sekarang masih belum dikembalikan kepada masing-masing jama’ah.

“Ada indikasi penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdri. Sri Jayanti Alqadri selaku Direktur PT Musafir Internasional Indonesia, makanya saya laporkan ke kepolisian di Polda”, ujar Supyadi kepada awak media ini (Rabu, 28/09).

Menurut Supyadi para jamaah calon haji tersebut sudah jelas-jelas dirugikan oleh PT Musafir Internasional Indonesia sebab mereka calon jama’ah ini sudah keluar biaya. Namun niatnya untuk menunaikan ibadah haji gagal karena tidak ada kejelasan dari perusahaan.

Supyadi berharap adanya kasus dugaan penipuan dan penggelapan jemaah calon haji yang diduga dilakukan oleh Direktur PT Musafir Internasional Indonesia, Sri Jayanti Alqadri ini yang telah dilaporkan ke kepolisian agar secepatnya ditindaklanjuti dan diproses hukum.

“Pasal penipuan dan penggelapan ini adalah termasuk sebagai pasal pengecualian, artinya bila dalam proses hukum nantinya berjalan dan terbukti maka tersangkanya sudah bisa langsung dilakukan penahanan”, tandas Supyadi menutup penjelasannya keawak media. (NSR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!