Dalam Rangka HUT RI, Gubernur Arinal dan Wagub Chusnunia Hadiri Paripurna DPRD

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim bersama Forkopimda Provinsi Lampung, dan segenap jajaran Pemerintah Provinsi Lampung menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Repubik Indonesia (RI) Ke-77, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung, Selasa (16/8/2022).

Sidang dengan agenda Mendengarkan Pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo itu juga dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sembari menanti Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, bersama seluruh peserta rapat mendengarkan lantunan lagu Kebangsaan yang dibawakan Arjuna Entertainment Provinsi Lampung Dan Paduan Suara dari SMAN 2 Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengenakan baju Paksian asal Bangka Belitung, menyampaikan terkait tantangan berat yang dihadapi negara di seluruh dunia. Ia mengatakan bahwa dunia menghadapi krisis multidimensi.

“Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi,” ujar Presiden Jokowi

Jokowi mengatakan saat ini ada seratusan negara yang terdampak krisis. Sebagian di antaranya bahkan diperkirakan jatuh bangkrut.

“Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan ujian yang melanda dunia ini tidak mudah. Ia meminta semua pihak untuk waspada.

“Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan,” ujarnya.

Kendati demikian, Presiden Jokowi bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu mengatasi krisis global. Selain itu, Indonesia mampu mengendalikan COVID-19.

“di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan,” ujarnya.

Presiden Jokowi memaparkan kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh positif hingga kuartal II tahun ini. Ekonomi tumbuh 5,44%. Di sisi lain neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut.
“Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp 364 triliun,” kata Jokowi.

Adapun data realisasi investasi sepanjang periode April-Juni atau triwulan II-2022 mencapai Rp 302,2 triliun. Jumlah ini meningkat 7% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Terkait Inflasi, Lanjut Presiden Jokowi, juga berhasil dikendalikan dikisaran 4,9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen.
“Selain itu, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp 502 triliun di tahun 2022 ini,” kata Jokowi.

Usai Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, disaksikan seluruh peserta rapat paripuna DPRD Provinsi Lampung, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menyerahkan penghargaan dan cinderamata yang ditujukan kepada Drs. H. Oemarsono, Gubernur Lampung periode 1998 – 2003, yang diterima langsung oleh Ibu Edyati Dwi Lestari.

Penghargaan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/455/5.07/HK/2022 tentang pemberian penghargaan atas darma baktinya sebagai Gubernur Lampung periode 1998 – 2003 dalam bidang pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan. (Adpim)