Cilegon | Adhi Syahban sebagi Sekjen Amppibi (Aliansi Masyarakat Peduli Pontensi Banten Indonesia) DPP Provinsi Banten sekaligus salah satu tokoh pemuda dan pengamat pelabuhan Selat Sunda Menyampaikan turut mendukung sukses dan kelacaran kegiatan acara rapat kerja media online Indonesia Rakorwil wilayah provinsi Banten yang di selenggarakan di hotel Aston Rangkas Bitung – Lebak pada tanggal tanggal 27-28 di Lebak dihadiri oleh 8 kabupaten kota se-provinsi Banten Jumat 26/08/22
Adhi Syahban juga menyampaikan bahwa Sebagai mitra dari Media ,Jurnalis, Wartawan saban juga mengucapkan semoga Media Online Indonesia di Provinsi Banten khusnya Moi Kota Cilegon semoga acara Rakorwil sukses digelar nantinya
Kepada Pemerintah , Swasta BUMN atau BUMD harus bersikap terbuka menerima kritikan dari media dengan sikap positif, terbuka dan menganggapnya sebagai bahan masukan yang konstruktif bagi pembangunan di daerah ini dan apapun itu yang dikerjakan pemerintah dan bagaimanapun kinerjanya baik ataupun buruk dapat diberitakan oleh media massa, Pemerintah , Swasta BUMN atau BUMD pun juga membutuhkan media massa sebagai mitra kerja dalam melaksanakan program-program pembangunan, karena Pemerintah , Swasta BUMN atau BUMD memerlukan kepercayaan masyarakat, dan media massa juga dapat berperan mengkonstruksi opini publik dengan jalan mensosialisasikan berbagai program kerja kegiatan pembangunan.
“Pemerintah , Swasta BUMN atau BUMD adalah institusi pelayanan publik sehingga masyarakat sebagai penggunanya selalu membutuhkan informasi tentang pemerintahan sehingga dapat kita katakan bahwa Pemerintah , Swasta BUMN atau BUMD adalah narasumber abadi media karena bahan beritanya tidak pernah akan pernah habis digali,” terangnya.
Semoga Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Banten khusnya kota Cilegon bisa bersinergi dengan Pemerintah , Swasta BUMN atau BUMD dan Pihak Yudikatif Selain sebagai bentuk penyebaran informasi ke publik, fungsi kontrol wartawan juga sangat dibutuhkan untuk membangun daerah di depan, selain itu menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah tanpa harus mengurangi indenpendensi wartawan dalam melaksanakan tugas.(RIO AA)
