Wakil Bupati Dr. Era Era Hia,MM.,M.Si Pimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah.

Suaranesia.com, Nias Barat // Wakil Bupati Nias Barat Dr. Era Era Hia, MM., M.Si pimpin rapat koordinasi pengawasan Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efesien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Tahun Anggaran 2022 bertempat di ruang Afo Bappeda. Kamis, 24 Nopember 2022.

Dalam arahan dan bimbingannya Wakil Bupati Dr. Era Era Hia,MM.,M.Si menegaskan bahwa tugas pengawasan pemerintah daerah adalah merupakan tanggungjawab bersama dan utamanya pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Setiap ada temuan BPK, temuan Inspektorat juga saran dan masukan pimpinan Daerah wajib pimpinan OPD, Kepala Desa dan Kepala Sekolah menindak lanjutinya dan tidak ada alasan ditunda – tunda, tegas Wakil Bupati.

Baca Juga :  HARI JADI KE-76 POLISI MILITER TNI ANGKATAN UDARA

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ditambahkan Wakil Bupati bahwa tugas pengawasan berjalan dengan baik apabila pimpinan OPD bekerjasama, Kepala Desa bekerjasama dan Kepala Sekolah bekerjasama untuk menindak lanjuti setiap permasalahan yang ada.

Sesuai paparan Inspektur tadi bahwa permasalahan kita saat ini adalah ketika kita fokus pada prinsip penyerapan anggaran dan pada perjalannya, pembuatan laporan realisasi sudah dilakukan sementara kegiatan masih dalam proses, maka itu sama halnya membuka ruang bagi pihak lain untuk menyerang pemerintah daerah.

Sekali lagi saya tegaskan jangan gagah-gagahan dalam prinsip penggunaan anggaran dengan pembuatan laporan realisasi kegiatan bila proses kegiatan masih berjalan dan belum terlaksana, harap Wakil Bupati.

Wakil Bupati yang juga politisi Partai GOLKAR itu, mengingatkan Inspektorat akan regulasi setiap rekomendasi hasil temuan yang dilakukan. Artinya pada format rekomendasi cantumkan kolom regulasi; yang hal itu menjadi dasar kita dalam melakukan evaluasi dan penindakan. Salah satu fungsi pemerintah adalah pengaturan, maka kita buat standar operasional prosedur juga petunjuk teknis agar jelas proses menindaklanjuti setiap hal – hal yang dianggap perlu dievaluasi dan ditindak lanjuti. (sabar Halawa)