Andri Arifin : Masih Banyak Aduan Yang Kami Terima Dari Masyarakat Terkait Penyaluran Bansos

LAMPUNG – Dampak pandemi covid 19 yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan khususnya bidang ekonomi, membuat pemerintah bekerja ekstra keras agar masyarakat tetap survive dalam menghadapi kondisi buruk ini diantaranya dengan pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat miskin.

Ketua Lembaga Independen Pemantau Dana Desa dan Bantuan Sosial (Bansos) wilayah Lampung, Andri Arifin mengatakan, pihaknya konsisten mengawal bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah agar tepat sasaran dan tepat manfaat untuk menggerakkan ekonomi rakyat kecil.

” Masih diperlukan pengawasan semua pihak karena bansos ditujukan untuk warga yang kurang mampu, karena masih banyak aduan yang kami terima dari masyarakat terkait penyaluran bansos diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT subsidi BBM ” ucap Andri .

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Diduga Syarat Masalah Perekrutan Panwas Kecamatan di Agara

“Kalau ada indikasi atau dugaan bansos dari pemerintah ini masih diselewengkan, sangat keterlaluan sekali,” ujarnya.

Menurutnya lagi, di dalam pelaksanaan pemberian bansos di lapangan, diduga masih ada celah atau terindikasi diselewengkan bantuannya karena ada peluang bisnis, sehingga dimanfaatkan oleh oknum.

Menurut Andri, beberapa aduan masyarakat terkait modus penyelewengan dalam penyaluran bansos sifatnya umum dan merata diantaranya pertama Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak dipegang oleh KPM (keluarga penerima manfaat) melainkan dipegang oleh koordinator sehingga rawan terjadi penggelapan bansos. Kedua, kualitas maupun kuantitas sembako yang diterima dari E warong tidak sesuai dengan nominal yang di autodebet dari KKS. Ketiga, terjadi pemaketan barang/komoditi pada penyaluran BPNT di E warong sehingga KPM tidak mempunyai pilihan untuk membelanjakan dana yang didapat. Keempat, adanya E warong fiktif yang hanya menjadi warung saat penyaluran BPNT saja, sedangkan aturannya bahwa E warong juga bertidak sebagai warung pada kesehariannya.

“Selain itu, kami juga mensinyalir adanya para pemilik modal yang bertindak sebagai suplayer yang memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan dengan bekerjasama dan kongkalikong dengan pemilik E warong untuk melakukan pemaketan komoditi yang tentunya merugikan para KPM dan ini umum yerjadi di Desa-desa pelosok yang jauh dari pantauan media” tambah Andri.

“Kami mendukung program baik pemerintah dalam menyalurkan bansos untuk melindungi masyarakat miskin dari gejolak ekonomi, namun kami juga meminta kepada para stakeholder dan instansi terkait untuk bersama-sama mengawasi dan mengawal penyaluran bansos ini agar tidak diselewengkan tepat sasaran sasaran ” pungkas Andri. (RILIS/OCHA)