Diskop UMKM Sulsel Gandeng Dekranasda Gelar Pengembangan Layanan Konsultasi Hukum untuk Pelaku Usaha

- Redaksi

Rabu, 14 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suaranesia.com//Makassar (Sulsel) – Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulsel menggelar Pengembangan Layanan Konsultasi Hukum UMKM, yang dilaksanakan di Hotel Grand Asia Makassar, Selasa, 13 September 2022. Kegiatan ini diikuti UMKM binaan Dekranasda Sulsel dari 24 kabupaten kota.

Ketua Dekranasda Sulsel, Naoemi Octarina, saat membuka kegiatan ini, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, yang melibatkan pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi untuk menjelaskan terkait layanan konsultasi hukum untuk UMKM. Apalagi, diketahui bersama jika UMKM merupakan sektor yang membangun perekonomian Sulsel.

Baca Juga :  Pengusaha Kawasan Berikat : Kami Mohon Relaksasi dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

“Dengan adanya UMKM, tingkat perekonomian di Sulsel bisa bangkit kembali selama pandemi,” kata Naoemi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua TP PKK Sulsel ini mengungkapkan, ada beberapa kelemahan UMKM yang perlu diperhatikan. Mulai dari persoalan legalitas, manajemen keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), operasional, dan konsistensi dalam produksi.

“Ketika sudah banyak pesanan tapi tidak konsisten dalam memproduksi barang, maka pelanggan akan pergi,” ujarnya.

Baca Juga :  BPS : Pertumbuhan IPM Gayo Lues Tahun 2021 Naik 0,51% Dibandingkan 2020

Menurut Naoemi, UMKM di Sulsel juga belum terlalu memperhatikan soal brand. Selain itu, untuk UMKM kuliner harus memperhatikan soal higienitas.

Dalam kesempatan tersebut, isteri Andi Sudirman Sulaiman ini juga meminta agar Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel menyiapkan database UMKM. Sehingga, ketika ada bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran. Ia juga berharap agar ada pendampingan bagi UMKM yang menghadapi masalah hukum.

“Harus ada database yang update. Bagaimana legalitasnya, berapa modal dan omsetnya, apa produknya, dan lain-lain,” imbuhnya.

Berita Terkait

Polres Bogor Adakan Apel Gelar Pasukan OPS”Lilin Lodaya -2022″ Jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023
Keberhasilan Danramil 04/Bontoala Kodim 1408/Makassar memafaatkan Lahan kosong yang membantu kebutuhan pangan untuk masyarakat
Pengusaha Kawasan Berikat : Kami Mohon Relaksasi dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Dr.Ali Mahsun Atmo: Desak Presiden Jokowi Bentuk Badan Keuangan Ekonomi Rakyat Ri Dan Lpdb Kumkm Ri Untuk Umkm Bukan Hanya Koperasi
PLN Raih Top BUMN Awards Berkat Kontribusinya Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Dapat Job Presiden RI Mantu, Kusir Andong Ini Ucapkan Syukur Saat Dicek Kapolres Sragen di Rumahnya
Anggota DPRD Kota Batu H. Khamim Tohari Bisnis Keripik Buah Banjir Orderan Hingga Kirim ke Mancanegara
Waduch! Kantor Kemenag Pandeglang Digeruduk Mahasiswa, Begini Penjelasan Fasilitator dan KKM
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Desember 2022 - 04:25 WIB

Polres Bogor Adakan Apel Gelar Pasukan OPS”Lilin Lodaya -2022″ Jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023

Senin, 19 Desember 2022 - 08:32 WIB

Keberhasilan Danramil 04/Bontoala Kodim 1408/Makassar memafaatkan Lahan kosong yang membantu kebutuhan pangan untuk masyarakat

Senin, 19 Desember 2022 - 07:48 WIB

Pengusaha Kawasan Berikat : Kami Mohon Relaksasi dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Minggu, 18 Desember 2022 - 18:08 WIB

Dr.Ali Mahsun Atmo: Desak Presiden Jokowi Bentuk Badan Keuangan Ekonomi Rakyat Ri Dan Lpdb Kumkm Ri Untuk Umkm Bukan Hanya Koperasi

Rabu, 14 Desember 2022 - 10:01 WIB

PLN Raih Top BUMN Awards Berkat Kontribusinya Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Berita Terbaru